Verostv.com, Pekanbaru – Pengelolaan anggaran publik memiliki peran vital dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun, dalam prakteknya, tidak jarang terjadi ketidak sesuaian antara tujuan kebijakan dan realisasi anggaran. Kondisi ini disebut Misalokasi Sumber Daya. Misalokasi dapat terjadi karena beberapa faktor mulai dari perencanaan yang buruk, ketidak tepatan data, hingga praktek penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat publik.
Misalokasi sumber daya merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, terutama dinegara kita. Fenomena ini merujuk kepada kondisi ketika alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas publik, sehingga menghambat efektivitas pembangunan dan memurunkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan misalokasi adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, termasuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Konsep Misalokasi Sumber Daya.
Misalocation of Resources, merujuk kepada pendistribusian anggaran atau aset negara yang tidak optimal, tidak efisien, atau tidak sesuai dengan prioritaa pembangunan. Dalam konteks ekonomi publik, misalokasi sumberdaya alam sering dihubungkan dengan :
1. Inefisiensi birokrasi, seperti penganggaran yang tidak berdasarkan analisa kebutuhan.
2. Rent – seeking bahavior, yaitu perilaku pencarian keuntungan pribadi dari posisi kekuasaan.
3. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran, yang menyebabkan dana publik tidak mencapai sasaran.
Misalokasi berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan tertundanya pembangunan infrastruktur dan sektor sosial yang vital.
Dalam berbagai studi ilmu politik dan ekonomi publik, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara merupakan salah satu penyebab utama misalokasi sumberdaya alam, bentuk penyalahgunaan tersebut dapat berupa :
* Korupsi anggaran, misal ya pengelembungan biaya ( mark-up) atau pengalihan dana.
* Proyek Fiktif atau tidak prioritas, yang dibuat demi keuntungan pihak tertentu.
* Penunjukan kontraktir berdasarkan kepentingan politik, bukan profesionalisme.
Tindakan-tindakan ini pada akhirnya mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat mementingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam perspektif etika pemerintahan, hal ini dapat digolongkan sebagai bentuk kerakusan dan pelanggaran etika publik.
Dampak Misalokasi Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan.
Konsekuensi dari misalokasi sumber daya sangat luas dan strategis, antara lain.
* Penurunan Kualitas Pelayanan Publik, seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.
* Kesenjangan sosial yang semakin melebar, karena kelompok rentan tidak memperoleh manfaat maksimal dari kebijakan negara atau daerah.
* Penurunan Kepercayaan Publik terhadap pemerintah, yang dapat mengganggu kesetabilan sosial dan politik.
* Pertumbujan Ekonomi Yang Terhambat. Akibat investasi publik yang tidak efisien
Upaya Pencegahan dan Pembenahan.
Untuk mengurangan misalokasi sumber daya, beberapa strategi dapat dilakukan :
1. Analisis dan Perencanaan Menyeluruh : Pengumpulan data akurat dan penetapan prioritas yang jelas.
2.Mekanisme Penganggaran Yang Efektif : Penganggaran berbasis kinerja mengkaitkan alokasi dana dengan hasil dan kinerja aktual. Zero – Based Budgeting metode ini mengharuskan setiap pengeluaran baru dibenarkan dari awal untuk setiap periode anggaran baru.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan Transparansi. menerapkan sistem pertanggung jawaban yang jelas.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan : Audit reguler baik internal maupun eksternal secara teratur. tinjauan kerja berkala.
5. Penggunaan Tekhnologi dan Otomatisasi: Sistem management sumber daya terpusat, analisis data lanjutan.
Mengurangj Misalokasi sumber daya publik memerlukan kombinasi transparansi, pengawasan kuat, integritaa pejabat, transpafansi masyarakat, dan digitaliaasi proses anggaran.
Penulia : Averos Zahidi.
Pemred Verostv.com.
