Oleh : : Averos Zahidi
Verostv.com, PEKANBARU – Dalam satire, perspektif sastra, filsafat moral, dan kritik kepemimpinan, babi sering dijadikan simbol keserakahan, kerakusan, ketamakan, dan perilaku yang kehilangan rasa malu serta hidup dalam kubangan lumpur dan tidK mengenal batas ketika berhadapan dengan nafsu syahwatnya.
Ketika para babi berkumpul, yang dipikirkan bukanlah nasib penghuni lainnya, melainkan bagaimana mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya. Begitulah gambaran kekuasaan ketika para pemimpinnya lupa kepada rakyat. Mereka duduk di singgasana, menikmati fasilitas, berebut jabatan, mengumpulkan kekayaan, sementara rakyat dipaksa menanggung beban kebijakan, pajak, dan berbagai kesulitan hidup. Mereka yang seharusnya melindungi justru menjadi pihak yang menyakiti.
Lebih ironis, seperti babi yang tidak merasa kotor ketika berkubang dalam lumpur, manusia yang kehilangan integritas sering kali tidak lagi memiliki rasa malu ketika amanah diperdagangkan, jabatan dijadikan ladang kekayaan, dan kepentingan rakyat dikorbankan. Mereka fasih berbicara tentang pengabdian, tetapi miskin keteladanan. Rakyat diminta berhemat dan berkorban, sementara sebagian elite sibuk menikmati kemewahan. Inilah wajah keserakahan ketika kekuasaan kehilangan nurani.
Dan kelak, ketika lampu-lampu kekuasaan padam, singgasana kehilangan penghuni, serta tepuk tangan para penjilat berubah menjadi kesunyian, yang tersisa hanyalah catatan sejarah tentang pemimpin yang pernah hidup bergelimang harta di tengah air mata rakyatnya.Betapa hinanya sebuah kepemimpinan, ketika istana dibangun dari kemewahan, sementara fondasinya berdiri di atas air mata, keringat, dan luka rakyat yang terlupakan.
Gini Ratio Vs 50 Orang Terkaya.
Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius Indonesia. Data BPS mencatat Gini Ratio Maret 2026 sebesar 0,368, dengan ketimpangan perkotaan 0,387 dan perdesaan 0,296. Angka ini menunjukkan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Kesenjangan semakin nyata ketika 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 19,22 persen total pengeluaran nasional. Sementara itu, konsentrasi kekayaan terus menguat pada kelompok elite ekonomi.
Laporan CELIOS 2026 mengungkapkan kekayaan 50 orang terkaya Indonesia mencapai sekitar Rp4.651 triliun, setara dengan akumulasi kekayaan 55 juta penduduk dewasa. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret ketimpangan kepemilikan aset yang mencolok.
Dalam perspektif ekonomi, pertumbuhan PDB tidak otomatis menghadirkan pemerataan. Konsentrasi modal, penguasaan sumber daya alam, dan ketimpangan akses ekonomi berpotensi memperlebar jurang antara kelompok kaya dan masyarakat kecil.
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan perekonomian nasional. Pertanyaannya, untuk siapa pembangunan bekerja? Sebab, negara yang kaya sumber daya belum tentu adil dalam distribusi kekayaan. Indonesia tidak kekurangan kekayaan, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan keadilan ekonomi.












