Pekanbaru, Verostv.com – H.M. Sumardany Zirnata ST, MSc, selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun anggaran 2024.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi Riau yang berlangsung sejak tahun 2022. Menurut Sumardany, tren ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dan terukur dari pemerintah daerah untuk membalikkan situasi dan mendorong percepatan ekonomi.
“Kami melihat bahwa sejak 2022, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau cenderung stagnan bahkan melambat. Ini menjadi alarm bagi Pemprov untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan ekonomi secara menyeluruh,” tegas Sumardany di hadapan forum rapat paripurna, Kamis (10/4/2025).
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang tidak tercapai. Kegagalan ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah.
“Ketidak tercapaian target PAD 2024 menunjukkan adanya celah yang perlu segera diperbaiki, baik dari sisi perencanaan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ujar Sumardany.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Demokrat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD di Riau. Sumardany menilai, BUMD seharusnya menjadi lokomotif dalam peningkatan PAD dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Evaluasi terhadap BUMD bukan hanya soal profit, tapi bagaimana BUMD bisa memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan keuangan daerah. Kami meminta agar Pemprov melakukan reformasi besar dalam pengelolaan BUMD,” katanya.
Selain isu ekonomi, Fraksi Demokrat juga menyoroti semakin banyaknya ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai memperparah distribusi logistik dan mobilitas warga di berbagai daerah.
“Kami mendorong Pemprov untuk segera menemukan formula yang tepat dalam menangani kerusakan jalan provinsi yang semakin meluas. Infrastruktur adalah kunci bagi konektivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sumardany.
Fraksi Demokrat berharap catatan-catatan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan acuan perbaikan bagi Pemprov Riau dalam menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan anggaran tahun berikutnya.
