BUMD Riau Dikorbankan Oleh Ambisi Politik, Direksi Dipilih Bukan Karena Kompetensi. Amanah Dihancurkan.

Verostv.com Pekanbaru – Restrukturisasi BUMD semestinya menyelamatkan dana publik, bukan memusatkan kendali politik atas korporasi daerah.  Hal itu seharusnya yang dilakukan oleh Plt Gubernur Riau S.F.Hariyanto melihat kondisi BUMD yang semakin terpuruk dengan pendapatan yang minim dan struktur organisasi yang gemuk.

BUMD merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerahTahun 2025. Banyak BUMD mengalami  performa negatif, kinerja lemah struktur organisasi yang tidak seimbang dan merusak kepercayaan publik, bahkan ada BUMD yang merugi sepanjang tahun 2025 ini.

Pendekatan meritokrasi merupakan pendekatan kunci untuk meningkatkan kompetisi Badan Usaha Milik Daerah di Riau ini, dengan cara memastikan penempatan posisi berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu bukan kedekatan individu atau politik.

Dalam lingkup ini SF. Haryanto harus mengambil langkah tegas demi menyelamatkan uang masyarakat Riau melalui :  Evaluasi menyeluruh, pergantian management, pengetatan kontrol pemegang saham serta pengawasan melalui lembaga kredibel bertaraf nasional dan internasional.

Audit investigasi diperlukan untuk menyelamatkan BUMD Riau karena banyak BUMD Riau menghadapi masalah serius : dugaan korupsi, kerugian keuangan, kinerja buruk dan indikasi penyalahgunaan wewenang, yang membuat audit kinerja saja tidak cukup, sehingga audit mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, menemukan bukti perlawanan hukum dan memulihkan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Riau.

Pemerintah provinsi Riau mengelola beberapa BUMD, namun dampak politik dan fiskalanya jauh lebih luas karena BUMD sering dijadikan instrumen kekuasaan bukan alat bisnis. Inilah sebab kenapa restrukturisasi BUMD selalu sensitif yang dipertaruhkan bukan hanya laba, tetapi uang rakyat dan arah kekuasaan daerah.

BUMD bukan kekurangan modal, tetapi kekurangan etika dan disiplin bisnis, ketika korporasi daerah dikelola dengan logika politik maka yang sehat akan diperas, yang sakit dibiarkan dan yang kritis dijadikan beban APBD.

kita tunggu gerbong mana yang akan masuk, setiap pergantian pucuk pimpinan akan ada orang baru sebagai pengganti  loyalis lama atau ada kehendak yang kuat untuk mengakhiri pemborosan dan kegagalan tata kelola yang telah terjadi selama in di Riau.SF. Haryanto harus bisa mengkombinasikan antara ketegasan dan kemampuan menjaga keseimbangan antara kontrol daerah dan independensi korporasi.

Sehatnya BUMD bukan lahir dari pengaruh satu aktor, melainkan sistem yang transparan , profesional, dan diawasi secara kolektif. Jangan jadikan BUMN terang diawal namun membakar dalam jangka panjang. Wassalam.

Penulis : Averos Zahidi
Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *