Verostv.com, Pekanbaru – Indonesia telah merdeka lebih dari 80 tahun, namun permasalahan korupsi dan kemiskinan masih terus menjadi tantangan besar bagi negeri ini. Meski beberapa indikator menunjukkan perbaikan pada aspek kemiskinan, praktek korupsi masih tetap melekat dalam banyak sektor, memengaruhi tata kelola pemerintahan dan kesejateraan rakyat secara luas.
Korupsi menjadi salah satu faktor struktural yang menghambat pertumbuhan sosial ekonomi di Indonesia. Indonesia berupaya memberantas korupsi dengan berbagai kebijakan, namun kenyataan praktek korupsi masih marak dan berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat.
Disisi lain angka kemiskinan masih menjadi perhatian utama meskipun menunjukan tren penurunan.
Kita sering menutupi kegagalan pemerintahan dengan statistik parsial:” Kemiskinan turun sedikit atau ” pertumbuhan ekonomi bertahan” Setelah delapan dekade, kebocoran negara – korupsi sistemik, oligarkhi yang menjinakan kebijakan, serta kelalaian birokrasi, memastikan manfaat pembangunan tidak pernah sampai kerakyat paling rentan. Ini bukan nasib buruk; ini hasil kebijakan yang dibajak kepentingan kelompok tertenru.
Mekanisme Korupsi Yang Membunuh Pengentasan Kemiskinan.
Kebocoran anggaran sosial. Program bantuan disainnya baik, tetapi pelaksanaannya bocor: pengadaan fiktif, data penerima palsu, fee untuk. lolos Verifikasi.Akibatnya bantuan untuk keluarga miskin menyusut- sementara dana mengendap dikantong perantara.
Ekspor Bahan Mentah, Import Product Bernilai Tambah. Pemerintah masih mudah tergoda pendapatan cepat dari eksporr biji mentah. Korporasi dan birokrasi yang mendapat komisi, sementara nilai tambah dan lapangan kerja hilang. Ini menjebak nilai ekonomi pada rantai nilai rendah.
Koneksi Politik – Bisnis Yang Menjinakkan regulasi.
Lobi yang kuat merancang regulasi untuk memudahkan monopoli dan menghalangi kompetensi. Dampaknya harga publik mahal, layanan buruk, dan pendapatan negara minimal di bandingkan potensi.
Pembekuan aset dan perampasan tanpa penundaan untuk kasus korupsi. Pembekuan dan inventarisasi aset harus dilakukan segera.
Sangsi berat untuk pelaksana publik ( Pemutihan tidak boleh ada) hukuman adminittatif yang keras, pemecatan permanen dari jabatan publik, larangan untuk tender, hingga tuntutan pidana.
Membangun jaringan media dan komonitas pengawas. Dukungan untuk jurnalisme investigasi, LSM anti korupsi yang berpengetahuan, dan program literasi anggaran bagi komonitas.
Korupsi bukan sekedar kesalahan moral individu, itu adalah kejahatan struktural yang mencuri masa depan generasi. Setiap komodifikasi kebijakan untuk keuntungan kelompok kecil harus dipermasalahkan. Pemerintah boleh aaja berbicara tentang kesejahteraan tetapi selama kran anggaran bocor kata- kata itu hanya hypotesis dan penipuan,
Jangan percaya lagi pada jargon yang tidak diikuti tindakan kongkrit. Desak transparansi. Buka data. Suarakan nama proyek dan angka. Ketika masyarakat memaksa, elit kehilangan ruang untuk bersuka ria.
Ditulis oleh : Averos Zahidi.
Pemerhati masalah sosial
