Jakarta, Verostv.com – Penjabat Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 17.40 WIB, Selasa (3/12/2024). Terlihat juga saat bersamaan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
Baik Risnandar maupun Indra Pomi Nasution masuk ke gedung KPK tanpa diborgol. Risnandar terlihat mengenakan masker menutupi wajahnya. Ia juga mengenakan sweater warna biru hitam. Saat memasuki Gedung Risnandar terlihat membalas para wartawan dengan salam di depan dadanya.
Sedangkan Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution yang mengenakan hoody lengkap topi dan masker nyaris tidak dikenali. Mantan Kadis PU Pekanbaru itu terus berjalan sambil menundukkan kepala ketika masuk Gedung KPK. Keduanya tidak memberikan pernyataan apapun terkait operasi tangkap tangan oleh KPK.
Akan tetapi ketika Pj Walikota dan Sekda Pekanbaru memasuki Gedung KPK tidak terlihat enam orang lainnya yang sebelumnya sama-sama diberangkatkan ke Jakarta dari Pekanbaru.
KPK juga belum memberikan penjelasan terkait keberadaan mereka.
OTT ini dilakukan untuk membongkar dugaan korupsi terkait pengeluaran dana bendahara daerah dengan bukti fiktif. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa KPK telah mengamankan uang tunai lebih dari Rp1 miliar sebagai barang bukti.
“Bukti uangnya sementara di atas Rp1 miliar. Modusnya pengeluaran tunai dengan bukti fiktif seperti kuitansi alat tulis kantor, tetapi barangnya tidak ada. Ini praktik lama yang ternyata masih dilakukan,” kata Alexander, Selasa (3/12/2024).
Selain itu, KPK juga menemukan adanya pungutan liar dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan rumah sakit umum daerah (RSUD).
“Kami mendapati kutipan atau iuran dari kepala dinas serta RSUD. Ini menambah dimensi kasus yang semakin serius,” ujarnya.
Alexander memastikan bahwa OTT ini merupakan bagian dari penyidikan panjang yang telah direncanakan.
“Ini bukan OTT biasa. Penangkapan dilakukan berdasarkan sprindik yang diterbitkan beberapa bulan lalu,” jelas Alexander.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini demi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih.
